Masyarakat sipil secara konseptual adalah perantara antara negara dan warga. Maka keberadaannya dalam suatu negara menjadi salah satu bagian penting yang harus dipelajari dalam mempelajari Ilmu Pemerintahan. Oleh karena itu Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) mengundang Sunaji Zamroni selaku Direktur Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta untuk membahas sejarah dan sifat masyarakat sipil di Indonesia dalam kuliah tamu yang diselenggarakan di Auditorium Nuswantara pada Rabu, 18 September 2019.
Pada awalnya masyarakat sipil muncul di Polandia dari soladitaritas warga untuk merespon tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara yang tidak sesuai dengan kepentingan warga saat itu. “Di Indonesia sendiri sudah muncul berbagai organisasi pergerakan pada era kolonial sebagai arena untuk berkumpulnya masyarakat yang punya pemikiran yang sama untuk merespon tindakan pemerintah saat itu yakni Hindia Belanda akibat penjajahan dan diskriminasi yang mereka lakukan pada kaum pribumi”, kata Sunaji.
Karakter negara pun membentuk sifat masyarakat sipil di negara tersebut. Apabila negara bersifat dominan atau otoriter, seperti saat periode Orde Baru, maka sifat masyarakat sipilnya cenderung konfrontatif. Namun apabila sifat negara demokratis, seperti Indonesia saat ini, maka sifat masyarakat sipil lebih banyak yang bersifat partnership, baik menjadi partner dengan pemerintah atau pihak-pihak lain. IRE saat ini pun bersifat critical partnership, yakni IRE tetap melakukan kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah tetapi IRE tetap kritis dan mengawasi berbagai peratauran dan tindakan pemerintah saat ini. (09/Fariza/Humas FISIP)